Berita Utama :

BERITA LAINNYA

Dilarang Kreatif

Written By kimklasik on Rabu, 29 April 2015 | 10.26

Print Friendly and PDF

Produksi Televisi dari Monitor Bekas, Pria Lulusan SD Dibekuk Polisi


Semarang - Meski hanya pernah mengenyam pendidikan hingga Sekolah Dasar, MK (41) warga Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah ternyata handal di bidang elektronik. Namun kehandalannya membuat ia harus berurusan dengan polisi karena memproduksi televisi dari barang bekas dan menjual bebas tanpa izin.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol A Liliek Darmanto mengatakan MK ditangkap karena melanggar pasal 120 juncto pasal 53 ayat 1 huruf b Undang-undang RI No 3 tahun 2014 tentang perindustrian karena memproduksi dan mengedarkan barang tidak memenuhi SNI, spesifikasi, dan pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri. Ancaman pidananya 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 3 milyar.

"Adapun pasal 106 Undang-undang RI No 7 tahun 2014 tentang perdagangan karena tidak memiliki izin dan juga melanggar pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 undang-undang RI no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen," kata Liliek di kantor Dit Reskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya, Semarang, Selasa (17/3/2015).

Di rumah tersangka, lanjut Liliek, MK membuka usaha reparasi "Haris Elektronik", namun di dalamnya juga untuk memproduksi televisi yang tabung layarnya berasal dari monitor komputer yang tidak terpakai. Tidak tanggung-tanggung, satu hari tersangka dan 8 karyawannya mampu memproduksi 30 sampai 40 unit televisi.

"Satu hari keuntungannya Rp 450 ribu dan satu bulan bisa mencapai Rp 11,7 juta," pungkas Liliek.

Televisi yang diproduksi MK berjenis tabung dengan ukuran 14 inch sampai 17 inch. Ia memperoleh tabung dari pengepul barang bekas elektronik. Kemudian MK membeli casing dan remote yang banyak dijual di pasaran lalu untuk kemasan ia memesan kardus sesuai merek.

"Dia tidak pakai merk terkenal tapi membuat sendiri seperti Veloz, Maxreen, Zener, dan Vitron," pungkas Liliek.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Pol Djoko Purbohadijoyo menambahkan tersangka sudah dua tahun menjalankan usahanya itu. Awalnya ia menitipkan di toko-toko elektronik, namun kini ia menunggu order dari toko elektronik.

"Dua tahun lalu dia memasarkan ke toko-toko, belakangan, toko-toko yang pesan. Kalau order banyak dia merakit banyak. Keuntungan tidak lebih dari Rp 100 ribu satu televisi, modal satu televisi antara Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu, tabung bekasnya itu beli antara Rp 50 ribu," kata Djoko.

"Dia lulusan SD, semua dipelajari otodidak," imbuhnya.

Dari rumah tersangka, polisi menyita 146 televisi, 1.020 tabung televisi, 525 casing televisi, 15 televisi rusak, kardus, mesin bor, tiner, dan berbagai perangkat lainnya untuk merakit televisi.

"Terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan, karyawannya saksi," tegas Djoko.

sumber : detiknews

Pengusaha Minimarket Ramai-ramai Serbu Layanan Perizinan

Written By kimklasik on Minggu, 26 April 2015 | 20.59

Print Friendly and PDF

Layanan perizinan terpadu yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Balai Kota Surabaya, direspon positif oleh warga Kota Pahlawan. Utamanya oleh pengusaha minimarket/toko swalayan. Itu terlihat pada hari pertama pelaksanaan layanan perizinan terpadu, Jumat (24/4).

Pelayan terpadu yang digelar dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-722 ini, sedikitnya melibatkan tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pindah kerja ke Balai Kota. Yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar); Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPUCKTR); Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin); Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT); Dinas Kesehatan (Dinkes), plus Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Ini terbilanbg istimewa karena SKPD-SKPD yang menangani perizinan, semuanya membuka desk dalam satu tempat. Dengan begitu, akan lebih memudahkan warga selaku pemohon izin karena hanya perlu datang pada satu tempat.

Dari sekian desk itu, meja layanan Disperdagin-lah yang paling banyak dikunjungi. Koordinator petugas administrasi dan programmer perizinan sekretariat Disperdagin Kota Surabaya, Sugiyono mengatakan, tamu yang datang ke desk Disperdagin kebanyakan pengusaha maupun konsultan yang datang untuk keperluan mengurus Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), izin prinsip dan juga kajian sosial ekonomi (Sosek).

Sugiyono menjelaskan, mayoritas yang datang hari ini dari (pengusaha) minimarket. Rata-rata mengurus kajian Sosek (14 berkas) dan izin prinsip (29 berkas). Tadi juga ada ibu yang mau jualan kue, konsultasi terkait izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

Soni, pengusaha toko swalayan, mengaku datang untuk mengurus IUTS. Semua berkas yang disyaratkan dibawanya. Diantaranya berkas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO). Dia juga tidak perlu antre karena oleh petugas langsung diarahkan ke meja pelayanan Disperdagin dan langsung dilayani. Soni menuturkan, ia mendapatkan informasi dari Disperdagin bahwa di Balai Kota ada pelayanan terpadu. Sebagai warga Surabaya, saya merasa dimudahkan dengan adanya pelayanan terpadu ini. Apalagi tidak perlu antre dan langsung dilayani.

Kepala Disperdagin Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengatakan, pihaknya memang membagikan informasi perihal pelayanan terpadu tersebut kepada warga sebagai tindak lanjut dari jumpa pers oleh Sekda Kota Surabaya, Kamis (23/4). Dia mempersilahkan pengusaha mengurus perizinan yang diperlukan. Widodo menambahkan, untuk pengurusan IUTS, kalau sudah lengkap semua berkasnya, tiga hari selesai (ijin prinsip).

Selain Disperdagin, meja layanan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT), juga menjadi sararan kunjungan warga.   Mayoritas mengurus pendaftaran tinggal di rumah susun (Rusun) milik Pemkot. Salah satunya pasangan suami istri, Taufik (29) dan Zahro (29). Pasutri yang tinggal di Bratang ini mengaku ingin mendaftar tinggal di rumah susun (Rusun) milik Pemkot di Wonorejo.

Taufik menuturkan, sayangnya Rusun yang di Wonorejo sudah penuh dan kita diarahkan ke Rusun di Romokalisari. Meski begitu kami lega. Paling tidak, kami sudah mendapatkan informasi yang jelas. Apalagi, pelayanannya juga bagus dan tidak ribet. Juga tidak pakai antre.

Demi memudahkan warga Surabaya dalam memanfaatkan layanan terpadu di Balai Kota, car free day yang biasanya digelar setiap Jumat terakhir di kawasan pemkot, ditiadakan. Kepala BLH Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi menuturkan, supaya warga lebih mudah dalam mengurus pelayanan perizinan terpadu di Balai Kota. 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Hendro Gunawan dalam jumpa pers di ruang sidang Sekda Surabaya, Kamis (23/4) mengatakan, pelayanan perizinan di Balai Kota dibuka selama seminggu dan beroperasi pada hari dan jam kerja. Masyarakat dapat mengakses beragam jenis perizinan. Mulai dari layanan kependudukan, kesehatan, izin bangunan hingga usaha/investasi. Beberapa izin, sebut saja izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin usaha toko modern (IUTM), izin gangguan (HO) dan lain sebagainya bisa dilayani di balai kota. Bahkan, warga juga dapat mengakses e-health, sebuah aplikasi yang memudahkan pasien puskesmas mendapatkan layanan kesehatan. Menurut Hendro, pada intinya kami ingin mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat.



Apa Arti Sosok Kartini Bagi Wali Kota Risma?

Written By Guz Imron on Rabu, 22 April 2015 | 20.23

Print Friendly and PDF

Hari ini, Selasa 21 April 2015 diperingati sebagai Hari Kartini. Apa arti sosok Ibu Kita Kartini bagi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini? Bagi Wali Kota Risma, sosok Raden Ajeng Kartini adalah perempuan hebat adalah perempuan yang mampu memberikan pengaruh dan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. "Peringatan Hari Kartini kali ini menjadi momen untuk merefleksikan diri bagi perempuan. Sebab Kartini adalah sosok yang tidak ubahnya seorang perempuan yang hebat," kata Tri Rismaharini kepada wartawan di Surabaya, Senin 20 April 2015.

Menurut Risma, saat ini eranya memang sudah beda dengan perempuan zaman dulu.Saat ini, katanya, Pemkot Surabaya bahkan sudah membuktikan bahwa perempuan pun bisa berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian kota.

Ternyata, kata Risma, kemajuannya memang jauh pesat dalam waktu yang singkat. Salah satunya dengan adanya program pemberdayaan perempuan yang diakukan pemerintah kota. 

Padahal sebelumnya banyak pihak yang meragukan bahwa perempuan bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu di sektor perekonomnian. Namun nyatanya di Surabaya semua itu terbukti.

"Lalu yang kedua wanita itu juga harus bergandengan tangan untuk menyelamatkan anak-anak kita. Sebab jika kita tidak bisa hanya fokus untuk menyelamatkan dan menjaga anak-anak kita, tapi kita acuh pada lingkungan tempat kita tinggal. Jika lingkungan kita tidak terkontrol, maka bisa-bisa pengaruh buruk juga akan mengenai anak-anak kita," ujar Risma.

Terlebih, lanjut Risma, dengan kondisi saat ini yang sangat rentan pada godaan pada anak-anak, mulai dari seks bebas, perdagangan manusia dan juga narkoba, senantiasa menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan dan juga seorang ibu. Karena itu, menurut Risma, perempuan tetap harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Di sisi lain Risma juga mengingatkan para perempuan untuk bijak dalam menyikapi emansipasi. Sebab terkadang perempuan memandang emansipasi sebagai alat untuk mendapatkan previlage (keuntungan). "Ya jangan misalnya di satu sisi yang menguntungkan perempuan bilangnya emansipasi, tapi begitu ada sesuatu hal yang merugikan perempuan tidak setuju dengan emansipasi, ya harus bijak," ujarnya


Pemkot Surabaya Luncurkan Situs Antipoligami

Print Friendly and PDF


Bijak memanfaatkan kemajuan teknologi, memang makin memudahkan beragam kebutuhan manusia. Setelah sukses meluncurkan daftar kematian dan kelahiran secara online, kini Dinas Kependudukan Kota Surabaya, Jawa Timur kembali meluncurkan situs antipoligami.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Rabu (8/4/2015), situs tersebut dibuat bukan sebagai bentuk penolakan terhadap poligami. Namun dengan situs ini, kaum hawa akan lebih terlindungi dari penipuan pria 'hidung belang' yang menutupi status perkawinannya agar bisa menikahi wanita lain.

Untuk mengaksesnya cukup mudah. Seseorang cukup mengakses laman sipdispendukcapil.surabaya.go.id. Lalu klik halaman cari pasangan. Kemudian memasukkan nama dan tanggal lahir pasangan. Muncullah rekam jejak pernikahan yang tercatat di database Dispendukcapil.
"Dengan harapan nanti penduduk Surabaya yang mau melakukan pernikahan, perkawinan, jadi mengetahui pasangannya. Pasangan mempelai pria atau wanitanya itu, jadi mengetahui masih terikat perkawinan apa tidak dengan pria lain," ujar Kadis Pendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo.

Situs yang disediakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini mendapat sambutan beragam.

"Cukup membantu, karena status kependudukan suami saya bisa tahu, suami saya itu seperti apa, masih bujangan atau tidak," ujar Linda Ayu, warga Kota Surabaya.

Untuk memudahkan warga mengakses situs tersebut, Pemkot Surabaya telah menyiapkan infrastruktur layanan online ini di kantor Dispenduk Capil, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan. Situs antipoligami ini juga bisa diakses melalui internet.

Capek Antre PSKS, Warga Miskin Pingsan

Print Friendly and PDF

Kediri (beritajatim.com) – Diduga karena belum sarapan, warga miskin asal Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur yang tengah mengantre mendapatkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) jatuh pingsan. Kejadian itu berlangsung di Balai Kelurahan setempat. 

Masyarakat prasejahtera yang jatuh pingsan ini bernama Kasian, ia merupakan kakek yang tinggal tidak jauh dari lokasi pembagian dana PSKS. Korban langsung mendapatkan perawatan intensif dari petugas medis yang disiagakan di posko kesehatan. 

Kejadian bermula saat Kasian ikut mengantre bersama ratusan warga miskin lain. Tiba-tiba, ia terjatuh dan langsung pinsan. Untung saja, ada petugas dari TNI yang tidak jauh dari posisi korban berdiri. Petugas langsung menolong korban bersama warga lain untuk dibawa ke posko kesehatan. 

“Tahu-tahu bapak ini terjauh dan kemudian langsung pingsan. Petugas langsung membawanya ke posko kesehatan untuk mendapatkan perawatan,” ujar Tim Monitoring Pembagian PSKS Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Kediri Mustamar, Kamis (23/4/2015). 

Tim medis kemudian melakukan tindakan penanganan dengan memeriksa tekanan darahnya, dan meninggikan bagian kakinya. Menurut Paimun, selaku adik ipar korban, kakakya diduga kecapekan karena terlalu lama mengantre. Selain itu, sejak pagi Kasian juga belum sarapan. 

“Mungkin terlalu capek berdiri, dan belum ada makanan yang masuk sejak pagi.. Biasanya, kalau di rumah udah makan dan ngopi,” ujar Paimun. Masih katanya, selama ini korban diketahui dalam keadaan sehat, dan tidak punya riwayat hiper tensi. 

Pembagian dana PSkS di Kota Kediri sendiri, mulai dilakukan sejak Jumat mendatang, dimana untuk hari ini mulai dari Kelurahan Banjarmlati, Kota Kediri. Sebanyak 325orang, Kelurahan Tamanan 300. Dan untuk di Kelurahan Bandar Lor mulai Campurejo, Lirboyo setidaknya ada seribuan penerima PSKS

PEKAN KIM 2015 TAMPIL BEDA

Written By kimklasik on Jumat, 17 April 2015 | 09.15

Print Friendly and PDF

Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kembali digelar. Sampai tahun 2014, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan 7 kali pekan KIM, dan pada April 2015 ini merupakan kali ke-8.

Pekan KIM merupakan ajang mempererat jalinan koordinasi, sinergi, dan evaluasi pembangunan bidang komunikasi dan informasi. Sebagai lembaga yang berurusan dengan informasi, KIM selama ini terjebak pada urusan ekonomi dengan produk unggulan seperti kerajinan, pertanian, usaha kecil dan sejenisnya. Aktivitas KIM yang sedikit melenceng itu pada akhirnya muncul juga pada Pekan KIM yang seolah menjadi ajang memamerkan produk unggulan.

Menurut Kepala Bidang Jaringan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim, Ambar Sulistyorini, niat pertama pembentukan KIM sebagai bentuk revitalisasi Kelompencapir (Kelompok Pendengar Pembaca dan Pirsawan) yang marak di era orde baru. Arah geraknya disesuaikan dengan kelompok tani, nelayan, pengusaha kecil dan berbagai kelompok masyarakat produktif lainnya. “Namun di era reformasi saat ini, KIM harusnya bergerak lebih jauh, tidak sama dengan kelompencapir di masa lalu,” katanya.

Kini pengembangan KIM berpedoman pada peraturan Menteri Kominfo No 8 Tahun 2010 tentang Lembaga Komunikasi Sosial. KIM digolongkan dalam lembaga komunikasi sosial bersama lembaga Pertunjukan Rakyat (Pertura) dan Lembaga Pemantau Media atau lembaga konsumen media.

Sebagai turunan dari peraturan menteri, Kementerian Kominfo RI juga menerbitkan pedoman pengembangan KIM yang menyebutkan bahwa kegiatan KIM adalah pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga ditegaskan bahwa KIM bertugas, 1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi, 2. Memberdayakan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat, 3. Mewujudkan jaringan informasi dan media komunikasi dua arah, 4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya.
Dari tugas-tugas itu, Kata Ambar, diharapkan KIM mampu menjalankan fungsi dengan benar yaitu sebagai wahana informasi, mitra dialog pemerintah, sarana peningkatan literasi informasi, media massa dan teknologi informasi, serta lembaga yang memiliki nilai ekonomi.
“Dengan begitu jelas bahwa peran KIM lebih pada pemberdayaan informasi daripada ekonomi,” katanya.
Ambar kemudian menunjuk contoh bagaimana pegiat KIM bisa memandu masyarakatnya untuk lebih selektif dan teliti dalam mengkonsumsi sajian televisi, seperti sinetron dan film kartun. “Film kartun saat ini identik dengan tontonan anak-anak yang menghibur. Padahal tak semua film kartun sehat. Misalnya yang sarat dengan agedan kekerasan,” tuturnya.

Dijelaskan juga, fungsi ekonomi KIM semata-mata hanya untuk menghidupkan keorganisasian KIM, karena di era reformasi KIM lebih dituntut kreatif dan mandiri. Pendekatannya bottom up. Tidak seperti kelompencapir yang pendekatannya bersifat top-down.

Namun dalam perkembangannya, KIM memang sudah seharusnya dikembalikan ke semangat awalnya (khittah), yakni sebagai lembaga informasi dan lembaga media. Kalau pun ada aktivitas ekonomi, hal itu bukanlah core bussiness KIM, melainkan hanya sebagai unsur penunjang untuk menghidupi aktivitas organisasi. "Karena itu kami tegaskan, KIM sekarang hanya perlu disempurnakan atau dikembalikan pada fungsi pengelolaan informasi daripada fungsi ekonominya," ujarnya.

Selain tiu, di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, KIM harus berbasis TIK. "Kami sekarang sudah mewajibkan setiap KIM memiliki blog sebagai media komunikasi KIM di dunia maya selain media komunikasi manual lainnya," katanya.

Semangat inilah, kata Ambar, yang akan diusung dalam Pekan KIM 2015 nanti di Nganjuk. Setiap gerai KIM diharapkan lebih didominasi produk informasi dan produk TIK daripada produk ekonomi yang selama ini lebih banyak menghiasi Pekan KIM yang lalu.

Sosialisasi
KIM pada dasarnya disiapkan sebagai lembaga komunikasi atau media milik masyarakat yang fungsi utamanya mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi. Dalam fungsi sebagai media masyarakat inilah KIM dapat berperan menjadi media alternatif untuk menghadapi terpaan media yang terkadang isinya jauh dari kepentingan masyarakat.

Dinas Kominfo Jatim sudah mulai menyosialisasikan agar KIM kembali ke khittah-nya melalui berbagai forum, terutama pada Pekan KIM 2015 mendatang. Selain itu, materi lomba pada LCCK beberapa kali yang lalu sudah mulai mengarah pada produk informasi KIM bukan lagi menonjolkan produk unggulan. Pembinaan pun telah difokuskan pada penambahan kompetensi di bidang informasi melalui pelatihan penulisan artikel dan bidang TIK.
Target LCCK antara lain untuk mengukur kompetensi KIM baik dalam teknik penyebarluasan informasi melalui berbagai media atau komunikasi tatap muka dan mengukur pengetahuan mereka tentang isu-isu terkini. Dengan adanya lomba ini diharapkan pegiat KIM terpacu untuk meningkatkan kompetensinya.  
Bentuk konkret kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi KIM adalah ketika KIM mampu menjadi agen diseminasi informasi di tengah masyarakat melalui media tatap muka dan media cetak seperti buletin atau bahkan majalah. Selain itu menjadi media komunikasi dengan pihak eksternal melalui blog dan media sosial di dunia maya.

Perkembangan KIM
Lebih jauh dijelaskan, dalam perkembangannya, secara jumlah KIM dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun dari sisi kualitas, KIM cenderung mandeg untuk beberapa daerah, namun berkembang di daerah lain. Dengan begitu memang tidak dapat digeneralisasi untuk setiap wilayah.
"Karena itulah kami akan melaksanakan pemetaan KIM pada tahun ini untuk melihat perkembangan KIM terkini. Sekaligus juga menerapkan klasifikasi KIM sehingga akan benar-benar terbaca perkembangan setiap KIM, apakah bisa naik level atau stagnan," ujar Ambar.

Bentuk dukungan lain yang diberikan pemerintah adalah dengan melibatkan KIM dalam program-program pemerintah. "Di tingkat provinsi, ini yang sedang kami rancang. Misalnya dengan melibatkan KIM dalam pemetaan KIM, penyelenggaraan serasehan KIM, dan sebagainya," katanya.
Kominfo sendiri memiliki kepentingan terhadap KIM. Sesuai dengan Pergub Jatim No.83/2008 tentang Tupoksi dan struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov Jatim, pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa Bidang Jarkom Seksi Komunikasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan Kebijakan Pengembangan KIM. Sesuai Amanat Pergub tersebut, Kominfo memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan KIM agar tetap berjalan sesuai garisnya.

Sesuai amanat semangat otonomi daerah, ada pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, pembinaan yang dilakukan pemerintah provinsi terbatas pada fasilitasi program dan pembinaan KIM secara umum. Untuk pembinaan yang lebih teknis ada pada pemerintah kabupaten/kota.

Untuk itu, pihaknya sudah mengarahkan agar KIM yang memang dibentuk ditingkatkan masyarakat paling bawah di desa/kelurahan menjadi prioritas pemerintah desa/pengurus kelurahan. KIM sebagai bagian dari unsur masyarakat setidaknya dapat dilibatkan dalam musrenbangdes atau musrenbagkel. Selain itu KIM juga dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan dana desa dan penyusunan APBDes, KIM juga harus dilibatkan. Beberapa desa dan kelurahan telah merespon hal ini dengan membeikan fasilitas ruangan dan fasilitas lain bagi KIM.

“Kemitraan KIM dengan pemerintah memang menjadi penting sebab KIM sebagai lembaga sosial yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat,” tuturnya. (sti).

Sumber : Kominfo Jatim

BERITA UTAMA

Berita Utama Lainnya »

INFORMASI KLASIK

Informasi Klasik Lainnya »

Teknologi

Berita Teknologi Lainnya »

INFOTAINMENT

Infotainment Lainnya »

SEPUTAR SURABAYA

Seputar Surabaya Lainnya »

NASIONAL DAN HUKUM

Berita Lainnya »

Peluang Usaha & Kreatifitas

Yang Kreatif Lainnya »
 
Didukung oleh : Creating Website | Cak Topan | KimKlasik
Copyright © 2011. KIMKLASIK - Klampisngasem - All Rights Reserved